LAMONGAN, BPL-News.com – Operasional Dapur Percontohan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Sidokumpul, Lamongan, yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi berhenti total dalam batas waktu yang belum ditentukan. Dampak paling fatal menimpa santri asrama SMP Aplikatif, serta siswa di SMPN 2, SDN Jetis 3, dan TK Kartika IV-46 yang kini terpaksa kembali merogoh kocek secara mandiri untuk mendapatkan makan siang.
Kondisi ini dipicu oleh pembekuan atau status Penilaian Kembali Operasional (PKO) akibat adanya kesalahan input Virtual Account (VA) BRI oleh sysadmin Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. Ketidaksinkronan nomor HP, NIK, dan email menyebabkan kegagalan sistem OTP dan kesalahan total pada Laporan Pertanggungjawaban Dana Harian (LPDH), sehingga dana ditahan oleh BGN selama 7 minggu. Akibat belum cairnya dana periode baru, manajemen SPPG mengajukan laporan berhenti untuk kedua kalinya.
Koordinator PIC MBG SMP Aplikatif, Faqih, melayangkan protes keras terkait mandeknya program nasional ini. Pihak sekolah kini menjadi sasaran ketidakpuasan dari wali murid.
“Banyak pertanyaan guru, murid, dan wali murid kapan MBG kembali jalan? Bahkan ada satu-dua wali murid menyalahkan sekolah, seakan sekolah tidak berusaha cari solusi,” ujar Faqih dengan nada kecewa.
Ia menjelaskan bahwa sebelum adanya MBG, kebutuhan makan santri dibebankan sebanyak tiga kali sehari. Setelah program berjalan, orang tua hanya perlu menanggung dua kali makan. Penghentian mendadak ini memaksa sekolah kembali menarik iuran pengganti makan siang demi kelangsungan hidup para santri di asrama.
“Yang paling fatal, sekolah kami berbasis asrama, 24 jam kami yang mengurus. Kalau tidak ada MBG, kami tarik ke orang tua, kami belikan katering untuk makan siang. Kami ingin solusi, mungkin pindah SPPG sementara, jawabannya hanya maaf, maaf, maaf dan mohon bersabar. Sudah sering saya sampaikan, bahkan setiap hari selama MBG berhenti,” tegas Faqih sembari berharap kebijakan pemulihan tidak berlarut-larut.
Merespons tudingan miring, Kepala SPPG sekaligus Korcam SPPI Batch 1, Agustina Nurul Herdian, menepis keras adanya tata kelola keuangan yang menabrak aturan. Ia menegaskan kesalahan mutlak berada pada proses pemutakhiran data di tingkat pusat.
“Penginputan nomor HP dan NIK yang bisa input adalah sysadmin BGN pusat, bukan kami SPPI. Kami hanya menyetorkan data. Mereka baru update Q token, rata-rata salah input semua, data tidak sinkron, OTP tidak masuk karena salah nomor HP,” sanggah Agustina.
Agustina menjamin dirinya bertindak sangat hati-hati dan transparan. Dana mengendap selama 7 minggu yang baru saja cair langsung dialokasikan untuk membayar kewajiban logistik pada periode lama tersebut, bukan untuk menutupi utang baru. Sistem transaksi juga berlapis, melibatkan mekanisme maker dari pihak Yayasan/Mitra dan approve dari Kepala SPPG.
“Karena periode sekarang belum ada pencairan, saya tidak berani operasional meskipun ditekan kanan kiri. Ini laporan berhenti kedua karena belum ada pencairan dana,” tambahnya. Guna menyiasati kemacetan ini, Agustina bahkan mengklaim harus membayar insentif PIC sekolah menggunakan dana pribadi, sementara gaji relawan ditopang lewat pinjaman dari Mitra dan orang tuanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BGN pusat belum memberikan penjelasan resmi mengenai kapan status PKO akan dicabut, kapan kliring IT VA BRI diselesaikan, maupun kepastian opsi diskresi pengalihan kuota ke SPPG lain yang surplus. Di sisi lain, Yayasan Miftahul Jinan dan pihak Mitra juga belum memberikan jawaban terkait mekanisme maker pembayaran dan ketersediaan dana talangan untuk menyelamatkan situasi darurat ini.
Saat ini, pihak sekolah mengeluarkan imbauan agar siswa reguler membawa bekal mandiri. Sementara bagi santri di dalam asrama, pihak sekolah terpaksa menerapkan sistem katering darurat dengan menarik iuran tambahan demi memastikan para siswa tidak kelaparan di tengah carut-marutnya birokrasi keuangan program gizi nasional tersebut.
( Bed)
