Lamongan, BPL-News.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lamongan Sidokumpul berhenti total selama dua pekan (5–19 Oktober 2026). Akibatnya, siswa dari empat sekolah, termasuk SDN Jetis 3, TK Kartika IV-46, SMPN 2, dan SMP Aplikatif Lamongan terpaksa gigit jari tanpa kepastian kapan program unggulan Presiden ini akan berjalan kembali.
Polemik memanas setelah mencuat laporan tertanggal 28 Oktober 2026 yang menyebut Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Sidokumpul disetop oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, Kepala SPPG Sidokumpul, ANH, membantah keras tuduhan tersebut dan balik menuding kegagalan sistem pusat sebagai akar masalah.
Sengketa operasional ini dipicu oleh macetnya pencairan dana selama 7 minggu sejak awal September hingga minggu kedua Oktober. Penyebabnya adalah kesalahan input data Virtual Account (VA) BRI oleh sysadmin BGN pusat, yang membuat nomor HP, NIK, dan email tidak sinkron, sehingga kode OTP untuk aktivasi gagal diakses.
Penghentian sepihak ini memukul langsung para penerima manfaat. Person in Charge (PIC) SDN Jetis 3, LP, mengungkapkan situasi di lapangan kini sangat mengkhawatirkan.
“Dampaknya sangat luas dan besar. Wali murid mengeluhkan karena anak-anak tidak lagi mendapatkan makanan. Banyak yang bertanya, kapan program ini kembali berjalan,” ujar LP saat ditemui di ruang guru dengan didampingi Tim PIC MBG SDN Jetis 3 Lamongan MIR dan NIW.
Padahal saat berjalan, program ini dinilai sangat membantu meningkatkan semangat belajar siswa dengan menu yang variatif dan sayur segar. Kini, wali murid yang mayoritas bekerja terpaksa kembali kelimpungan menyiapkan bekal. Pihak sekolah juga mempertanyakan mengapa ada sekolah lain yang tetap menerima MBG, sementara siswa mereka diabaikan. “Program Presiden ini sudah bagus, jangan sampai persoalan membuat siswa kehilangan haknya,” tegas LP. Jum’at 06 November 2026.
Menanggapi tudingan miring, Kepala SPPG sekaligus Korcam Senior SPPI Badge 1, ANH, menyerang balik. Ia menantang pihak-pihak yang menyebut SPPG yang dipimpinnya diberhentikan secara paksa.
“Tolong tunjukkan surat mana yang ada pemberhentian SPPG Sidokumpul tidak ada surat pemberhentian, yang ada saya mengajukan berhenti karena kendala data,” cetus ANH dengan nada tinggi.
ANH membeberkan bahwa kesalahan sistem murni ada pada BGN pusat, bukan di tingkat daerah. Terkait tuduhan “gali lubang tutup lubang” atau menyalahgunakan anggaran untuk membayar utang, ia membantah tegas.
“Dana yang saya gunakan adalah dana periode tersebut, bukan dana pencairan baru untuk nyahur utang. Setelah akun perbaikan 7 minggu, dana yang mengendap itu saya bayarkan sesuai periodenya. Karena periode sekarang belum ada pencairan, makanya saya tidak berani operasional meskipun ditekan kanan kiri,” jelasnya.
Ia juga meluruskan rantai transaksi keuangan yang dinilai rumit. Menurutnya, transaksi tidak bisa ia eksekusi sepihak karena nota belanja koperasi harus di-maker oleh Yayasan Miftahul Jinan dan Mitra (BN) sebelum ia lakukan approve. ANH mengklaim seluruh administrasi LPDH dan PKO miliknya sangat tertib dan siap diaudit. Bahkan, ia mengaku harus merogoh kocek pribadi dan meminjam uang demi membayar insentif PIC sekolah dan gaji relawan agar tidak telat.
Hingga berita ini diturunkan, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN belum memberikan klarifikasi resmi terkait status operasional per 28 Oktober tersebut. Setali tiga uang, pihak Yayasan Miftahul Jinan (KD) dan Mitra BN juga masih bungkam mengenai mekanisme maker pembayaran serta polemik dana talangan ini.
Saat ini, nasib ribuan siswa di 4 sekolah Lamongan berada di ujung tanduk, menanti kejelasan kapan piring-piring makanan bergizi kembali tersaji di meja kelas mereka. (Bed)
