LAMONGAN, BPL-News.com – Operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sidokumpul, Kabupaten Lamongan, terhenti total sejak 5 Oktober 2026 hingga berita ini diturunkan. Mandeknya layanan ini dipicu oleh tertahannya dana operasional selama tujuh pekan akibat dugaan kesalahan input data sistem oleh admin Badan Gizi Nasional (BGN) pusat, sehingga mengorbankan hak gizi ratusan siswa di empat sekolah.
Terhentinya pasokan makanan bergizi ini memukul aktivitas belajar mengajar di empat institusi pendidikan di Lamongan. Keempat sekolah tersebut meliputi SDN Jetis 3, TK Kartika IV-46, SMPN 2 Lamongan, dan SMP Aplikatif Lamongan.
Di sekolah reguler seperti SDN Jetis 3 dan TK Kartika IV-46, para wali murid mengeluhkan berhentinya program nasional tersebut. Orang tua siswa kini terpaksa kembali repot menyiapkan bekal makanan harian secara mandiri bagi anak-anak mereka.
Dampak paling berat dirasakan oleh sekolah berbasis asrama, SMP Aplikatif Lamongan. Jatah makan siang para santri yang sebelumnya disubsidi penuh oleh negara kini terputus. Pihak sekolah terpaksa mengambil langkah darurat dengan menarik iuran tambahan dari wali santri dan beralih ke layanan katering mandiri agar kebutuhan pangan siswa tetap terpenuhi. Pihak sekolah dan wali murid mendesak pemerintah segera memberi kepastian agar hak gizi anak tidak terus menjadi korban karut-marut administrasi.
Menanggapi polemik di lapangan, Kepala SPPG Sidokumpul, Agustina Nurul Herdian, membantah isu adanya pemutusan kontrak sepihak maupun dugaan bahwa pengelola meninggalkan tanggung jawab. Ia menjelaskan bahwa penghentian sementara ini merupakan langkah darurat sesuai prosedur operasional karena kas untuk periode baru belum juga cair. Sementara itu, dana pencairan periode tujuh minggu sebelumnya—terhitung sejak awal September hingga pekan kedua Oktober 2026—telah habis dialokasikan untuk melunasi kewajiban produksi periode lama.
Menurut Agustina, kemacetan pencairan dana bersumber dari kesalahan teknis pada tingkat pusat. Pihak system administrator (sysadmin) BGN pusat diduga salah menginput data Virtual Account (VA) BRI milik pengelola. Akibat ketidaksinkronan antara nomor ponsel, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat surel, kode One-Time Password (OTP) gagal diakses sehingga dana operasional tidak bisa dicairkan.
Secara aturan, BGN memang menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap tata kelola anggaran dan operasional dapur MBG. Dalam pedoman resmi BGN, mitra atau pengelola dapur diwajibkan menghentikan sementara distribusi makanan jika ketiadaan anggaran berpotensi mengganggu pengawasan mutu dan standar operasional prosedur (SOP). Di sisi lain, BGN juga mengancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat hingga proses hukum apabila ditemukan kepala SPPG yang terbukti mangkir, meninggalkan dapur tanpa kejelasan, atau menyalahgunakan dana.
Sementara itu, Koordinator Pelaksana Lapangan Program MBG Wilayah Kabupaten Lamongan, Fajar Gunawan Afandi, masih belum memberikan penjelasan resmi. Upaya konfirmasi yang dilayangkan awak media terkait mandeknya distribusi makanan dan solusi jangka pendek bagi keempat sekolah tersebut belum mendapat respons hingga naskah ini diterbitkan.
Kini, publik dan wali murid di Lamongan menagih gerak cepat BGN pusat untuk segera memperbaiki sinkronisasi data perbankan dan mencairkan dana yang tertahan. Koordinator wilayah setempat juga didesak segera buka suara agar persoalan administrasi tidak terus mengorbankan pemenuhan gizi para pelajar.
( Bed)
